Banyak Sumbang Pengangguran, Pemerintah Juga akan Pelajari Pendidikan SMK

Banyak Sumbang Pengangguran, Pemerintah Juga akan Pelajari Pendidikan SMK 

Tubuh Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berikan Sertifikat Lisensi Instansi Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP-P1) pada 237 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Lewat sertifikat lisensi LSP-P1, beberapa ratus SMK referensi ini bisa mengadakan uji kompetensi profesi untuk siswa SMK di sekelilingnya. 

" Masalah sertifikasi yaitu satu diantara yang eksplisit disuruh untuk dikerjakan. Ini yaitu langkah awal untuk tingkatkan kwalitas lulusan, " kata Direktur Jenderal Pendidikan Basic serta Menengah Hamid Muhammad di Yogyakarta, beberapa waktu terakhir. 

Penambahan kemampuan SMK jadi LSP-P1 sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan revitalisasi pendidikan vokasi. Lewat sertifikasi oleh LSP-P1, menurut dia, tingkat keterukuran perolehan kompetensi calon tenaga kerja yang dididik di SMK juga akan makin baik serta sesuai sama keperluan dunia Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI). 

" Kami mengharapkan pernyataan pada lulusan SMK makin bertambah, hingga jumlah penambahan kebekerjaan lulusan SMK juga makin baik, " tuturnya. 

Sesuai sama Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Kejuruan serta Ketrampilan, pihaknya selalu lakukan penyelarasan pada SMK dengan DU/DI supaya terwujud keterikatan serta keselarasan (link & match). Mulai sejak th. 2015, sejumlah 469 SMK sudah jadi LSP-P1. 

Asisten Deputi Pendidikan Menengah serta Ketrampilan Kebekerjaan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia serta Kebudayaan (Kemenko PMK), Raden Wijaya Kusumawardhana mengutamakan perlunya sertifikasi dalam persaingan perebutan di masa globalisasi. 

" Tenaga kerja yang berdaya saing serta trampil jadi prioritas output dari institusi pendidikan serta kursus vokasi. Konsentrasi diklat vokasi terdapat pada kualitas serta relevansi materi supaya sesuai sama dunia usaha serta industri yang selalu berkembang, " kata Wijaya. 

Malam hari ini, Sertifikat lisensi LSP-P1 diserahkan Dirjen Dikdasmen serta Kepala BNSP pada perwakilan dari 14 SMK ; salah satunya SMK Negeri 1 Losarang Indramayu, SMK Pekerjaan Umum Negeri Bandung, SMK Negeri 1 Jogonalan, SMK Negeri 2 Semarang, SMK Cokroaminoto 1 Banjarnegara, SMK Widya Praja Ungaran, SMK Negeri 7 Surakarta, SMK Islam 2 Durenan Trenggalek, SMK Negeri 1 Kepanjen, SMK Negeri 1 Bagor Nganjuk, SMK Negeri 2 Trenggalek, SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk, SMK Negeri Ngadirojo, SMK Negeri 2 Ponorogo. 

Skema Sertifikasi KKNP 

Pada saat yang sama dikerjakan juga Penandatanganan 48 Skema Sertifikasi Kerangka Kwalifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 2 serta 3. Hingga sekarang ini, Kemdikbud serta BNSP sudah hasilkan 73 skema dari tujuan 142 skema KKNI level 2 serta 3. 

Ketua BNSP, Sumarna F. Abdurrahman mengemukakan sesuai sama amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Th. 2016 yaitu lakukan sertifikasi lulusan SMK, sertifikasi guru SMK, serta sertifikasi lisensi LSP. Tetapi, BNSP sekarang ini mulai fokus pada usaha penjaminan kualitas sertifikasi yang didapatkan. 

" Kita mulai dengan pengembangan skema. Karna skema berkaitan dengan materi evaluasi serta materi uji kompetensinya. Materi uji kompetensi di semuanya SMK untuk bagian yang sama di semua Indonesia juga akan sama serta terjamin mutunya, " terang Ketua BNSP. 

Pelajari Kelayakan SMK 

Dalam sambutannya, Dirjen Dikdasmen mengungkap tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK. Hal itu menurut dia dikarenakan oleh ketidakselarasan keperluan pada keperluan dengan bagian ketrampilan yang ada, jumlah lulusan, serta kwalitas atau kompetensi beberapa lulusan SMK dengan DU/DI. 

" Ketidakselarasan ini yang mengakibatkan banyak lulusan SMK tidak terserap didunia kerja, " katanya. 

Menurut Hamid, tanda keberhasilan SMK yaitu tingkat kebekerjaan lulusan, bukanlah jumlah peserta didik atau rombongan belajar. " Minimum 80 % peserta didiknya terserap di industri atau meniti usaha, " pesannya pada pada Kepala SMK yang ada. 

Ditegaskannya, Kemdikbud sudah memohon pemerintah daerah lewat dinas-dinas pendidikan untuk lakukan pelajari berkaitan penyelenggaraan SMK. Kelayakan SMK itu juga akan dinilai dari keadaan guru, sarana belajar, aktivitas evaluasi yang sesuai sama standard, serta kemitraan dengan DU/DI. SMK yg tidak penuhi kelayakan juga akan diberi saat untuk selekasnya beradaptasi.